Covid-19

Kata Pengantar

Pada Maret 2020 pandemi Corona Virus Disease-2019(COVID-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari data bulan September 2019.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT-Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan didukung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Buku Panduan Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa.

I. Pendahuluan

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT-Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Buku Panduan Pendataan BLT-Dana Desa ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan pun harus mengikuti protokol kesehatan.

II. Dasar Hukum Pendataan BLT-Dana Desa

Dasar hukum dan pedoman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa, adalah:

  1. Undang-Undang;
  2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
  4. Peraturan Menteri Keuangan;
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri;
  6. Instruksi Menteri Desa PDTT;
  7. Surat Menteri Desa PDTT;
  8. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT; dan
  9. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rincian Dasar Hukum Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa dapat dilihat dalam Lampiran 1

Sumber : https://www.bappenas.go.id/